SULTRA – Warga satu desa di Desa Matabondu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara ( Sultra) kompak golput di Pilkada serentak 2020. golput 250 warga itu merupakan bentuk protes kepada pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
Mereka mengaku tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah selama 12 tahun ke belakang. <\/p>\n\n\n\n
Kepala Desa Matabondu, Ahmad mengatakan, selama belasan tahun itu mereka tidak pernah menerima alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah seperti desa lainnya. Padahal, secara administrasi Desa Matabondu sudah tercatat sebagai desa di Kementerian Desa (Kemendes). “Makanya, pilkada ini kami memilih golput. Percuma menyalurkan suara kita, tapi suara kita tidak pernah didengarkan,” katanya seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (12\/12\/2020). <\/p>\n\n\n\n
Pihaknya mengaku tidak pernah menikmati dana desa sejak 2007. Menurutnya, dana desa selalu cair dari pemerintah pusat akan tetapi tidak sampai ke pemerintah desa. Aksi golput itu dilakukan dengan mengembalikan seluruh surat pemberitahuan memilih atau C6-KWK kepada KPU setempat pada Selasa (8\/12\/2020). <\/p>\n\n\n\n
Sementara KPU Sultra mengaku tidak bisa menolak aksi dari warga itu. Kepala KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengaku sangat kaget dengan sikap warga yang enggan untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada kali ini. “Kami juga tidak bisa menolak karena memilih ini adalah hak, kewajiban negara memfasilitasi penyaluran hak tadi,” kata Natsir. (red\/kompas.com) <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SULTRA – Warga satu desa di Desa Matabondu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara ( Sultra) kompak golput di Pilkada serentak 2020. golput 250 warga itu merupakan bentuk protes kepada pemerintah. Mereka mengaku tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah selama 12 tahun ke belakang. Kepala Desa Matabondu, Ahmad mengatakan, selama belasan tahun itu mereka […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":50,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,7],"tags":[],"class_list":["post-44","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58,"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44\/revisions\/58"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sketsamedia.co.id\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}